JEJAK PENGAWASAN PILKADA DI MASA PANDEMI TAHUN 2020 DI KECAMATAN PANGKAJENE

Abstract

Sejarah harus tercatat agar generasi setelah kita bisa mengetahui kejadian-kejadian di masa sebelumnya. Sejarah harus mampu
memberikan data dan fakta yang valid, karena dengan informasi yang valid berarti sejarah telah memberikan konstribusi positif bagi sebuah peradaban. Buku “Jejak Pengawasan Pilkada di masa Pandemi Covid19” yang kami susun berisikan tentang kejadian-kejadian yang mengiringi penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kec. Pangkajene Kab. Pangkep sebagai bagian dari dinamika pengawasan Pilkada khususnya di Kabupaten Pangkep. Ada enam tema besar yang kami angkat, yaitu Pendidikan Politik, Mengawal Tahapan, Sosialiasi Pilkada, Penegakan Hukum, Kelembagaan. Tema-tema tersebut sejatinya menjelaskan beberapa peristiwa melalui tulisan yang menggambarkan kerja-kerja tiap divisi. Sekolah Pengawasan sebagai program unggulan pencegahan Pemilu kami sajikan sebagai bagian dari tema Pendidikan Politik. Sekolah Pengawasan merupakan program
unggulan yang kami rancang, agar fungsi-fungsi pencegahan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemilu bisa berjalan lebih maksimal. Melalui program ini diharapkan masyarakat menjadi tercerahkan, karena mengetahui mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jika mencermati proses sekolah pengawasan, banyak masyarakat kita yang belum melek Pemilu. Masyarakat hanya tahu yang namanya Pemilu datang ke TPS lalu memberikan hak suaranya di bilik. Jangankan bicara tentang pernak pernik aturan, Pemilu untuk apa saja masyarakat belum banyak yang tahu. Hakikat menggunakan hak pilih di bilik suara menjadi hal yang di sebagian besar masyarakat kita tidak pernah terpikirkan. Mereka bahkan berpikir yang penting dapat “uang” setiap ada perhelatan lima tahunan. Membicarakan mengenai Pilkada 2020 sepertinya tidak akan pernah kehabisan topik. Bahkan berbagai peristiwa dari Pilkada ke Pilkada menjadi akrab, sampai-sampai pelanggaran seolah menjadi bagian dari kita. Netralitas PNS misalnya, selalu saja terjadi walau berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya. Mulai pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, hingga sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran netralitas oleh PNS, disamping kesadaran pribadi, sistem politik dengan sistem administrasi kepegawaian yang masih campur aduk membuat PNS berada pada posisi dilematis. Jika pada Pemilu 2014 ada pelanggaran netralitas PNS di Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep, kini di Pilkada 2020 terjadi lagi, dan peristiwa ini menjadi bagian dari coretan tulisan kami. Mudah-mudahan buku ini bukan hanya menjadi catatan sejarah, namun mampu memberikan konstribusi positif terhadap penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

ISBN: 978-623-6436-43-1